99th

 

tentang intergenerational mobility (2)

Btw sebelumnya, selamat menyambut idul adha yang beda-beda harinya tapi tetap saja tidak berefek pada penambahan tanggal merah, hiks. 

Jadi, aku akan meneruskan opiniku setelah sekian lama, wkwkk. Kebetulan beberapa waktu lalu diskusi tentang zonasi sekolah cukup ramai di Twitter dan menurutku cukup seru karena sudut pandangnya jadi banyak. Apalagi sekarang juga lagi musim PPDB jadi banyak cerita dari orang-orang sekitar. 

Diskusi di twitter sepertinya dimulai tentang sekolah Maudy Ayunda, kemudian ada yang komentar lebih kurang kaya gini "ya mau juga sih menyekolahkan anak di sekolah bagus, tapi rumahnya jauh jadi ngga masuk zonasi" terus diskusinya berkembang lebih luas ke arah sekolah unggulan, sekolah negeri vs sekolah swasta, etc etc..

Tapi, ada satu info menarik kalau ada satu studi yang bilang bahwa aturan zonasi ini ngga memberikan efek signifikan pada peningkatan nilai baik sekolah negeri dan swasta (atau mungkin ternyata menurunkan?)

Jadi kan di beberapa daerah, sekolah negeri hanya terpusat di kecamatan tertentu, sehingga murid yang rumahnya di luar zonasi akhirnya ngga bisa masuk sekolah negeri dan masuk sekolah swasta. Sekolah negeri (di sini aku menganggap bahwa sekolah negeri mungkin slight better dari sekolah swasta biasa) komposisi muridnya jadi beragam, ngga cuma murid yang punya nilai bagus tapi  yang rumahnya dekat (atau yang bisa bayar untuk pindah domisili) dan usia yang lebih tinggi, jadi nilainya mungkin cenderung turun. Murid yang punya nilai bagus di luar zonasi tapi ngga cukup punya uang akhirnya masuk sekolah swasta biasa. Tapi mungkin karena kesempatan di sekolah swasta biasa terbatas, ngga ngasih peningkatan nilai yang signifikan. Tapi, yang menurutku agak krusial di sini adalah kuota untuk masuk kuliah melalui jalur undangan/rapot jauh lebih kecil di sekolah swasta biasa.

And i think, ini akan lebih menurunkan kesempatan seseorang yang punya potensi buat upward mobility. I can't imagine, kena zonasi ngga bisa masuk sekolah negeri yang disubsidi (di Jakarta bahkan gratis), harus bayar spp uang sekolah yang (mungkin) mahal, kesempatan untuk seleksi kuliah makin sedikit, apalagi untuk dapet beasiswa, etc, padahal nilainya bagus tapi ngga cukup mampu. That's so heartbreaking.

Kan ada jalur prestasi? Pertama, biasanya kuotanya terbatas, beberapa tempat bahkan ngga lebih dari 50%. Kedua, dengan proses kelulusan menggunakan jalur raport, nilai jadi ngga standar. Experience speaking, guru yang biasanya memberikan murid nilai bagus biasanya guru yang mengajar di swasta bagus (atau mahal) (kecuali mungkin sekolah tertentu yang terkenal disiplin), yang lebih mungkin menganggap semua anak punya potensi. Ngga punya nilai merah ketika sekolah di sekolah negeri adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Bisa dibayangkan nilai raport dari anak SD negeri yang sekolah di pelosok desa dibandingkan dengan anak dari SD swasta bagus untuk masuk SMP negeri yang ada ibukota kecamatan melalui jalur prestasi akan lebih menang yang mana. Ketiga, kesempatan untuk mendapatkan prestasi (akademik maupun non akademik) juga berbeda antar murid, apalagi antar sekolah. Di satu sekolah, kesempatan yang dimiliki murid yang punya privilege orang tua (dengan akses les ini itu) dengan murid yang ngga seberuntung itu saja sudah berbeda, apalagi mereka yang berasal dari sekolah di pelosok desa. Informasi tentang lomba, konferensi, etc yang dapat mereka ikuti untuk punya prestasi sangat terbatas. Padahal itu adalah dasar untuk mendaftar sekolah melalui jalur prestasi. 

Barrier pendidikan semakin besar. Dulu nilai UN fair sebagai satu-satunya syarat masuk sekolah, dan ini masih bisa diperjuangkan dengan belajar sendiri, tanpa les ini itu, berapapun jauhnya jarak antara rumah dan sekolah, tetapi mekanisme sekarang membuatnya jauh makin kompleks dan semakin sulit. 

Di sisi lain, aturan zonasi ini memberikan peluang baru untuk masuk sekolah negeri bagi semua orang. A friend told me kalau keponakannya yang mau masuk SMA ditawarkan oleh Pak RW untuk pindah domisili dengan membayar ~15 juta~ (dan ini bahkan masih lebih murah dibanding menyekolahkan anak di sekolah swasta biasa dengan spp sekitar 600ribu/bulan, yang berarti lebih dari 20 juta untuk 3 tahun di luar uang pangkal). Mekanisme lain bagi mereka yang tidak sanggup membayar, adalah dengan ambil gap year.  Ketika aku antri di puskesmas, ada ibu-ibu yang cerita kalau dia meminta anaknya ngga sekolah satu tahun agar bisa masuk ke sekolah negeri dengan pertimbangan umur. Ya ngga papa sih (?) I don't think I know much why age is so relevant. Tapi kalau kaya gini, apakah menambah angka putus sekolah, soalnya kan lanjut sekolah lagi (?)

Jadi ya udah, mungkin dulu subsidi dinikmati oleh masyarakat pada umumnya (mungkin banyak masyarakat menengah, tapi ngga sedikit juga masyarakat bawah) yang punya potensi dengan seleksi nilai ujian yang terstandar, sekarang mungkin subsidi lebih dinikmati oleh masyarakat bawah (berdasarkan umur) tetapi juga masyarakat menengah atas (yang punya nilai bagus dan banyak prestasi dan yang punya uang untuk pindah domisili). 

Again, equity vs equality. 

Waktu itu ada dosen pernah cerita, dengan start point yang cukup mirip, kebijakan pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan akses pendidikan dasar yang merata dengan membangun banyak sekolah impres dan memperluas program wajib 9 tahun, sedangkan kebijakan pendidikan di India lebih mengutamakan kualitas pendidikan tinggi. Dan sekarang, tech sector banyak di lead sama orang India (yang bahkan pendidikan S1 nya dari India). Econ juga banyak orang India. Manufaktur farmasi banyak banget di India. Tekstil juga. Mungkin India ngga yang kaya thailand atau china yang dominant sector-nya banyak, otomotif, agriculture, hardwares, etc etc, tapi at least India punya sektor yang mereka lead. 

Mungkin kebijakan seperti ini dianggap tidak adil (sama seperti sekolah negeri yang dulu hanya untuk murid dengan nilai bagus), tapi in the long run, mungkin kebijakan seperti ini lebih efektif(?) I don't know. 

Jadi, kalau harapan dari kebijakan zonasi untuk memberikan kesempatan yang sama dan menyamakan kualitas pendidikan, mungkin paling bagus ini akan terjadi hanya untuk sekolah negeri, bahkan mungkin jadinya degrading sekolah negeri yang bagus. Tapi for overall school, in my opinion, kualitas sekolah di Indonesia akan sangat sulit disamakan (terutama sekolah swasta bagus, belum lagi adanya international school etc) karena culture dan aturan sejak awal sudah memungkinkan sebuah sekolah menjadi lebih outstanding dibanding yang lain. And this may lead to more inequality. Mobility 2-3 status misalnya, seperti yang saat ini banyak terjadi, mungkin menjadi lebih sulit. 

Btw, baru baca ada evidence kalau masuk public college di US meningkatkan income dari below 20% jadi top 20%, bahkan masuk elite campus bisa meningkatkan income hingga top 1%.

Oke mungkin ini adalah survivorship bias~~~ (gegara kmrn baca thread debat tech vs manufacturer, wwkwk).

I spent 12 years in public school and 6 years in public universities and i have many things to say how this effected me, but again, how much you want to know about (me and) my stories?

Tapi, serius, aku penasaran apakah sekolah unggulan punya efek signifikan pada mobility, dan jika ya, seberapa besar efeknya dan apakah potential loss nya akan lebih besar dari mobility yang dihasilkan dari kebijakan zonasi?

Yang kedua tentang intergenerational mobility ini adalah tentang comparing.

Intergenerational mobility is all about comparing, mostly with parents. But this is going to be a long writing, and i don't know whether i should share my thoughts or not.

Tapi apapun itu, semoga selalu diberikan bahagia.

Best,

Ayu