98th

tentang intergenerational mobility

Jadi, ada satu thesis dari salah satu teman yang masih aku ingat sampai sekarang, yaitu tentang intergenerational mobility. Entahlah, aku juga tidak tau kenapa aku masih mengingatnya, mungkin karena dulu sering ketemu atau karena memang isunya menarik menurutku.

Mungkin juga karena membuatku berpikir tentang alasanku atau kegagalanku atau cerita orang-orang di sekitarku. 

Konsep menjaga (atau menaikkan) kesejahteraan ini menurutku menarik. Ada beberapa poin yang aku temui selama beberapa tahun ini yang membuatku teringat kembali tentang isu ini (some people said as upward social mobility).

Yang pertama adalah tentang aturan zonasi sekolah.

I do believe kalau pendidikan adalah salah satu solusi yang efektif untuk memperbanyak dan mempercepat upward intergenerational mobility. Basically, bukan cuma pendidikan per se, tapi akses terhadap informasi. And i found it is proven, at least for people around me. 

Salah satu cara yang selama ini banyak dilakukan adalah dengan memasukkan seorang anak ke sekolah unggulan. Hmm, kayanya jalan hidup yang lazim selama ini adalah masuk sekolah unggulan (at least waktu SMA) -> masuk PTN atau dpt beasiswa PTS -> kerja dengan role dan penghasilan yang relatif lebih baik.

Jadi, ketika ada aturan tentang zonasi sekolah, aku bertanya tanya apakah in the long run kebijakan ini memang akan mengurangi ketimpangan (seperti yang kebijakan ini intended to be) atau malah akan menaikkan ketimpangan, dan menurunkan kesempatan intergenerational mobility. 

Kalau yang aku pahami, zonasi sekolah ini diberlakukan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk masuk ke public school, termasuk pada akhirnya menjadikan kualitas pendidikan public school menjadi setara. Aku tidak tahu, mungkin mengacu pada kebijakan sekolah di Finlandia. Tapi, salah satu alasan yang lain, sepertinya adalah memastikan tugas negara dilakukan dengan benar dengan menyediakan pendidikan untuk seluruh rakyat. Tapi in the same time budget yang tersedia terbatas, jadi harus ada yang dikorbankan untuk spending more di private school. Untuk memastikan bahwa spending negara diberikan untuk secara adil, maka aturan zonasi diberlakukan, karena ada asumsi bahwa selama ini sekolah unggulan yang dibiayai negara cenderung diisi oleh mereka yang punya nilai bagus dan mengesampingkan mereka yang terpinggirkan. 

Asumsinya adalah mereka yang punya nilai bagus adalah mereka yang sebenarnya punya resource yang lebih banyak yang sebenarnya mungkin bisa digunakan untuk spend cost di private school, sedangkan mereka yang nilainya lebih rendah adalah mereka yang resourcenya lebih terbatas dan jika masuk private school biayanya relatif besar dibandingkan pendapatannya dan bahkan mungkin berpotensi mengurangi kesejahteraannya dan di banyak kasus rawan putus sekolah. Ini ngga mutlak terjadi, but it happens, at least for people around me. Tempat ku tinggal bukan berada di komplek (apalagi komplek elit) jadi sangat heterogen. Selama aku 9 tahun wajib belajar, keluargaku mungkin bisa zero spending untuk bayar spp sekolah, sedangkan anak tetangga harus masuk low rank private school dan harus bayar ratusan ribu setiap bulan untuk bayar spp dengan keluarga yang penghasilannya sebagai buruh cuci. Jadi sepertinya, aturan zonasi ini harapannya meningkatkan kesempatan mereka yang punya sedikit resources untuk afford ke pendidikan, jadi mereka yang punya higher resources dan mementingkan kualitas diarahkan untuk spend cost yang lebih banyak dengan masuk private school. 

But in the same time, i also meet people yang bisa upward intergenerational mobility karena masuk sekolah unggulan, and it happens, quite a lot. Somehow, sekolah unggulan membuat murid lebih terekspos informasi dan kesempatan relatif lebih baik daripada sekolah non unggulan. Setidaknya sistem itu yang berjalan di Indonesia kayanya selama ini, dan membuat karakteristik pendidikan Indonesia cenderung kompetitif, mungkin seperti Amerika rather than Finlandia. 

Aku tidak tau apakah memaksakan perubahan karakteristik pendidikan yang lebih equal tanpa persiapan akan bikin worse off atau better off.  

Jadi, dulu pernah ada thread tentang "mepet miskin" yang isinya menceritakan pengalaman user-nya bisa upward their intergenerational mobility. Mereka memutuskan masuk ke sekolah negeri, dan terutama pursue sekolah unggulan karena keterbatasan kesempatan sekolah yang ada di pinggir kota. As I said, sekolah negeri unggulan memberikan kesempatan yang relatif lebih baik dengan biaya yang dapat dijangkau (ada beasiswa, lomba, kompetisi, etc). Tapi, untuk masuk sekolah negeri unggulan ngga jarang butuh banyak perjuangan (let say investment), terutama terkait dengan lokasi, karena sekolah negeri unggulan biasanya ada di pusat kota, di ibukota kecamatan, ibukota kabupaten, dan ngga jarang mereka harus "bermigrasi".

Migrasi ini bisa dalam bentuk perjalan sekolah-rumah yang jauh atau memutuskan ngekos supaya tinggal dekat sekolah. Ngga sedikit dari teman selama sekolah yang berangkat habis subuh karena rumahnya jauh dan harus naik angkutan umum berjam jam atau atau naik motor puluhan kilometer, dan aku yakin ini banyak ditemukan juga di sekolah negeri unggulan di daerah lain. Sadar atau ngga, they made investment, dari segi waktu, energi, biaya. 
Ketika kuliah dulu, salah satu teori migrasi bilang kalau orang-orang yang memutuskan untuk migrasi itu punya endowment yang berbeda, setidaknya secara kemampuan dan daya juang, termasuk willingness to invest. Begitu juga teori human capital. Mereka dengan endowment yang lebih baik, biasanya relatif akan memberikan hasil yang baik. 

Adanya aturan zonasi sekolah memungkinkan peristiwa migrasi ini mungkin akan jauh menurun. Aturan dulu yang masuk sekolah berdasarkan nilai memberikan kesempatan orang orang yang ada di pinggiran kota untuk punya kesempatan mengakses fasilitas yang ada di sekolah negeri di pusat kota. Dan kesempatan ini sangat mungkin hilang dengan adanya aturan zonasi. 
Padahal, sekolah unggulan biasanya ada di pusat kota, dan yang tinggal di pusat kota ya rata-rata mereka yang berpendapatan baik, yang punya resource lebih banyak. Jadi ketika nilai anak yang tinggal di pusat kota ngga cukup tinggi untuk bersaing masuk ke sekolah negeri unggulan, mereka masih punya pilihan dengan masuk ke sekolah swasta bagus karena toh sekolah swasta bagus juga banyak ada di pusat kota. Jadi, aturan zonasi ini ngga berefek terlalu besar untuk mereka. Tapi, hal yang berbeda bisa jadi ngga dialami oleh mereka yang di pinggir kota. Aturan zonasi mungkin akan berefek besar pada mereka. 

Itu kenapa adanya penurunan kesempatan untuk masuk sekolah unggulan sebagai akibat adanya aturan zonasi ini bikin aku apa ya, hmm kepikiran (?) apakah tujuannya benar benar untuk menurunkan inequality atau sebenarnya untuk push masyarakat ngga mengandalkan pemerintah dan mengembangkan sektor swasta. Mungkin aturan ini memang akan memberikan kesempatan yang lebih adil untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. But how much? Seberapa banyak orang yang akhirnya punya kesempatan lebih besar untuk bisa akses ke sekolah tanpa biaya dan akhirnya membantu kehidupan mereka? Mungkin mereka yang tinggal di pusat kota yang memiliki resource lebih banyak dan endowment yang lebih baik dan mementingkan kualitas pada akhirnya akan lebih memiliki high rank private school karena kualitas sekolah negeri tidak lagi seperti yang mereka harapkan. Private schools go bigger and more exclusive. Bahkan tanpa aturan zonasi, banyak private schools sudah didominasi mereka yang punya nilai lebih tinggi, resource lebih banyak, dan memberikan kesempatan masa depan yang lebih baik, terutama di pusat kota, let say mh thamrin, kanisius, bpk penabur, labschool, a lot of internasional school semacam sekolah maudy ayunda, any others sekolah islam terpadu. Berapa banyak orang yang hilang kesempatan untuk upward intergenerational mobility karena ngga punya kesempatan masuk ke sekolah yang memberikan mereka kesempatan dan informasi yang lebih luas hanya karena jarak rumah yang jauh ke sekolah? Berapa banyak yang akhirnya brain drain karena mereka yang punya potensi (punya endowment yang lebih baik) akhirnya tidak bisa berkembang karena ngga punya kesempatan? Bukannya ini malah akan meningkatkan inequality? 

Ini mungkin masih akan sangat panjang. Sebenarnya masih mau bahas tentang apa yang kupikirkan setelah baca tweet dari seorang selebtweet yang berharap anaknya masuk sekolah terbaik di singapore. Tapi mungkin kapan kapan, untuk sekarang aku rasa aku sudah cukup lelah, wkwk. But again, tapi aku juga sangat mungkin bias, jadi semoga aku tidak dijudge karena ini. 

with so much random thoughts,
best,
Ayu